| RENCANA UMUM PEMBANGUNAN EKONOMI |
| Penyusunan Action-Plan Rencana Umum Pembangunan
Ekonomi (RUPE) DKI Jakarta |
| Latar Belakang |
| Perekonomian DKI Jakarta selama ini telah menjadi
barometer bagi kemajuan dan kestabilan pembangunan nasional
karena memikili kondisi umum yang jauh lebih baik dibanding
propinsi-propinsi lain di Indonesia. Sebagai ibukota negara
dan wilayah konsentrasi dari berbagai kegiatan perekonomian
nasional dan internasional, Jakarta memiliki basis ekonomi yang
lebih baik, karena didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang
relatif baik, infra-struktur yang lebih memadai serta daya tarik
investasi di sektor-sektor produktif yang melebihi propinsi-propinsi
lain. Daya tarik dan keunggulan ekonomi ini pula yang secara
terus menerus berpotensi menciptakan urbanisasi ke Jakarta dengan
dampak negatif pada melemahnya daya dukung lahan dan lingkungan
serta masalah-masalah kemasyarakatan. |
| Namun krisis ekonomi yang ditandai dengan anjloknya
nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sejak Juli 1997 dan
terus berlangsung hingga saat ini telah memberikan dampak luar
biasa pada berbagai kehidupan masyarakat. Secara ekonomi, DKI
Jakarta menerima dampak paling buruk dibanding propinsi lain
karena tiga alasan: |
- Struktur industri yang dimiliki sangat tergantung pada
bahan baku, barang modal, dan teknologi impor;
- Tidak dimilikinya sumber daya alam yang untuk sementara
dipercaya dapat menjadi penyelamat ekonomi;
- Perekonomiannya banyak dibiayai oleh pinjaman luar negeri.
Selanjutnya dampak buruk dari krisis tersebut meluas pada
kehidupan sosial, politik dan hukum, yang memunculkan semangat
reformasi secara luas disegala bidang. Walaupun dilanda
krisis, banyak kalangan baik birokrat maupun pengamat percaya
bahwa kondisi perekonomian DKI Jakarta tetap lebih baik
dibanding wilayah lain karena memiliki basis ekonomi yang
kuat.
|
| Dibidang ekonomi, puncak krisis di DKI Jakarta
ditandai oleh merosotnya pertumbuhan ekonomi dengan kontraksi
minus 17,6 persen untuk tahun 1998 dan minus 2,7 persen untuk
tahun 1999, memang lebih buruk dibanding kontraksi ekonomi diwilayah
lain. Inflasi cenderung mendekati hiper-inflasi sebesar 74,4
persen tahun 1998, walaupun kemudian dapat ditekan menjadi hanya
1,8 persen tahun 1999. Selanjutnya angka pengangguran terbuka
(open unemployment) terus membengkak dari sekitar 10 persen
sebelum krisis menjadi 12,3 persen dan 13,2 persen pada tahun
1998 dan 1999. Kemerosotan ekonomi telah berdampak pula pada
menurunnya penghasilan dan daya beli masyarakat yang menyebabkan
ketahanan masyarakat menjadi rentan, mudah marah dan merusak,
emosional dan mudah terprovokasi. Sifat mudah merusak ini sangat
berbahaya bagi eksistensi prasarana (infra-stuktur) yang ada,
seperti pengalaman pada peristiwa Mei 1998. |
| Dipihak lain, masalah ekonomi yang dihadapi
Jakarta saat ini masih harus ditambah dengan tantangan kedepan
berkaitan dengan kuatnya arus globalisasi dan persaingan antar
negara yang semakin ketat. Sebagai pusat pertumbuhan nasional,
Jakarta harus menempatkan dirinya untuk: |
- Kedepan, mampu menghadapi persaingan dalam perdagangan
dan investasi;
- Kebelakang, mampu menarik daerah-daerah lain untuk meningkatkan
sektor produksi dan membuat sinergi ekonomi yang saling
menguntungkan. Pekerjaan ini tentunya tidak mudah dilakukan
bila tidak dibarengi dan dipadukan dengan pemikiran dan
terobosan baru berkaitan dengan strategi pembangunan ekonominya.
|
| Dari pengalaman diatas, tidak ada cara lain
bahwa pembangunan ekonomi akan menghadapi tiga persoalan pokok: |
- Bagaimana mengupayakan rehabilitasi prasarana dan sarana
ekonomi secepatnya agar dunia usaha dapat beroperasi kembali
secara normal;
- Penataan kembali sektor usaha terutama pedagang kaki lima
yang sekarang ini semakin semrawut dan sementara penegakan
ketertiban menghadapai hambatan psikologis;
- Menciptakan investasi awal (initial investment) sebagai
prasyarat menjadikan Jakarta sejajar dengan kota-kota besar
di negara maju yang mampu bersaing dalam era globalisasi
dan perdagangan bebas. Initial investment ini kemudian dikenal
sebagai 10 pilar pembangunan ekonomi DKI Jakarta.
|
| Ada empat faktor potensial yang selama ini
dipercaya dapat mempercepat pertumbuhan sekaligus pemulihan
ekonomi Jakarta: |
- Peningkatan konsumsi masyarakat;
- Perluasan ekspor;
- Peningkatan investasi; dan
- Stimulus fiskal atau kebijakan APBN/APBD.
|
| Tujuan Kegiatan |
| Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun
dan merumuskan program aksi (action-plan) RUPE DKI Jakarta khususnya
yang berkaitan dengan penjabaran lebih lanjut sepuluh pilarnya.
Hasil rumusan program aksi ini diharapkan dapat digunakan sebagai: |
- Masukan dalam menetapkan pilihan pada program prioritas
pembangunan dibidang ekonomi;
- Masukan dalam mengevaluasi (review) dokumen Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Umum Pembangunan Sosial-Budaya
(RUPSB) khususnya yang bersinggungan dengan bidang ekonomi;
- Masukan dalam penyempurnaan penyusunan Program Pembangunan
Daerah (PROPEDA) DKI Jakarta 2001 - 2005, dan Rencana Pembangunan
Tahunan (REPETA) DKI Jakarta tahunan.
|
| Karakteristik RUPE DKI Jakarta |
| Sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan,
RUPE DKI Jakarta memiliki karakteristik sebagai berikut: |
- RUPE merupakan suatu pedoman umum bagi para perencana
dan perumus kebijakan dalam menetapkan prioritas pembangunan
di bidang ekonomi;
- RUPE merupakan bagian integral dari keseluruhan pedoman
operasional pelaksanaan pembangunan DKI Jakarta;
- RUPE mempunyai perspektif sasaran pembangunan untuk jangka
menengah (sampai dengan 2005) dan jangka panjang (sampai
dengan 2020);
- Pilar-pilar RUPE DKI Jakarta yang telah ditetapkan adalah:
- Prasarana ekonomi yang memadai;
- Masyarakat yang memiliki jiwa wiraswasta yang tinggi;
- Aparat yang profesional dan berorientasi kepentingan
publik;
- Tanah dan bangunan yang dapat dikendalikan ruang dan
pertumbuhannya;
- Pusat pengembangan iptek;
- Distribusi perdagangan yang efisien;
- Peranan keuangan global;
- Pusat informasi bisnis;
- Transportasi masal yang cepat dan aman; dan
- Jaringan pariwisata nasional yang handal;
- Program aksi sebagai penjabaran lanjut dari pilar-pilar
RUPE DKI Jakarta, harus tetap dirumuskan dengan fleksibilitas
tinggi agar cepat dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan
strategis yang mungkin terjadi.
|
| Ruang Lingkup Kegiatan Dan Metodologi |
| Untuk mencapai tujuan seperti disebutkan sebelumnya,
maka kegiatan-kegiatan yang akan dicakup dalam kajian ini adalah
sebagai berikut: |
- Menginvetarisir dan me-review kebijakan dan program pembangunan
yang lalu seperti tertuang dalam dokumen Repelitada, Renprotas
1998 - 2002 dan RUPTD;
- Mendalami aspirasi dan pemikiran yang tertuang dalam Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Umum Pembangunan Sosial-Budaya
(RUPSB), serta dokumen lain yang relevan;
- Mempelajari tantangan dan peluang pembangunan DKI Jakarta
seperti tertuang dalam UU No.22 tahun 1999, UU No.25 tahun
1999, UU No.34 tahun 1999, serta PP No.25 tahun 2000;
- Membangun sistem data (data-set) yang dapat digunakan
sebagai indikator untuk mengukur kinerja pembangunan pada
masa lalu dan proyeksi kedepan. Data set dimaksud tidak
saja berhubungan dengan bidang ekonomi, tetapi juga dibidang
sosial dan data makro lintas sektor yang relevan;
- Menampung aspirasi masyarakat yang muncul dan berkembang
serta pemikiran mengenai program pembangunan yang diberikan
oleh unit-unit kerja di lingkungan DKI Jakarta melalui koordinasi
Bappeda DKI Jakarta;
- embahasan secara teratur mengenai hasil-hasil penyusunan
draft action-plan RUPE pada berbagai tingkatan kemajuan.
Pendekatan yang digunakan dalam kajian action-plan ini adalah
analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunity, and Threat),
terutama yang berkaitan dengan tantangan DKI Jakarta ke
depan yaitu pemulihan ekonomi, perdagangan bebas dan globalisasi,
otonomi daerah serta kendala pembangunan seperti ketidakstabilan
politik, berkurangnya rasa aman masyarakat, menurunnya wibawa
pemerintah, dan terbatasnya sumber-sumber pembiayaan investasi.
|
| Hasil-Hasil Yang Diharapkan |
- Tersusunnya Action-Plan RUPE DKI Jakarta tahun 2001 -
2005 sebagai panduan umum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
DKI Jakarta di bidang ekonomi;
- Tersusunnya penyempurnaan Pilar-Pilar RUPE DKI Jakarta
tahun 2001 - 2020 sebagai panduan umum kebijakan dan arah
pembangunan ekonomi DKI Jakarta untuk jangka panjang;
- Sebagai padanan yang saling mengisi dengan penyusunan
RTRW dan RUPSB DKI Jakarta;
- Sebagai masukan dalam penyusunan PROPEDA DKI Jakarta di
bidang ekonomi.
|
